Tanzania Tangkap 5 Siswi yang Hamil, Para Aktivis Marah

SekilasInfo-Jakarta - Parapegiat hak-hak anak diTanzania mengungkapkan kemarahan setelah pegawai pemerintah menangkap lima siswi yang hamil.

Mereka mengatakan pemerintah seharusnya menangkap laki-laki yang menghamili murid-murid sekolah ini.

Kate McAlpine, direktur lembaga swadaya masyarakat Komunitas bagi Hak-Hak Anak, mengatakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan dasar oleh aparat untuk menangkap murid sekolah yang hamil.

Ia menegaskan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan seks harus digolongkan sebagai korban.

Penangkapan terhadap siswi-siswi yang hamil terjadi pada akhir pekan di distrik Tandahima di Tanzania selatan. Orang tua kelima siswi tersebut juga ditahan, meski belakangan siswi dan orang tua mereka dibebaskan dengan jaminan.

Situs berita The Citizen memberitakan bahwa penangkapan diperintahkan oleh komisioner setempat dan dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri kehamilan di kalangan murid sekolah.

Salah seorang pejabat lokal, Mohamed Azizi, mengatakan dalam dua tahun terakhir setidaknya 55 murid sekolah yang hamil dan pihaknya sedang mencari laki-laki yang diduga menghamili murid sekolah.

"Sayangnya laki-laki yang menyebabkan kehamilan ini belum bisa kami tangkap," kata Azizi, seperti dikutip The Citizen.

Pejabat lain, Gelasius Byankwa, kepada BBC mengatakan bahwa kelima siswi dan orang tua mereka tidak akan dikenai dakwaan dan karenanya tidak akan diajukan ke pengadilan.

Organisasi HAM Human Rights Watch mengatakan lebih dari 15.000 siswa terpaksa berhenti sekolah di Tanzania setiap tahun karena hamil.

Survei Kesehatan dan Kependudukan yang dilakukan pemerintah memperlihatkan 27% perempuan yang telah mencapai akil balig, hamil atau menjadi ibu pada usia 15 hingga 19 tahun.

Tahun lalu Presiden John Magufuli mengatakan anak-anak sekolah yang hamil dan kemudian melahirkan mestinya dilarang kembali bersekolah.

Pegiat hak-hak anak Kate McAlpine mengatakan penangkapan terhadap siswi yang tengah hamil menunjukkan pegawai pemerintah 'lebih membela kepentingan presiden daripada melindungi hak-hak anak'.